Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah. MoU ditandatangani oleh Kemenag bersama 9 kementerian dan lembaga lain.

Berdasarkan informasi dari Kemenag, Sabtu (17/11/2018), sembilan kementerian/lembaga yang ikut menandatangani MoU ini antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"MoU ini akan menjadi pedoman para pihak dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim.

Arfi menjelaskan, MoU akan mewujudkan sinergi antar 9 kementerian/lembaga tersebut. Sinergi yang dimaksud antara lain pertukaran informasi hingga data. Selain itu akan dilakukan juga penanganan bersama permasalahan yang muncul, dan akan dibentuk Tim Satuan Tugas dari para pihak yang menandatangani MoU.

"MoU tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan penyelenggaran ibadah umrah ini nantinya akan ditandatangani oleh Para Menteri dan Pimpinan Lembaga," ujar Arfi.

"Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaran Ibadah Umrah yang akan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I masing-masing Kementerian/lembaga," jelasnya.

(rna/abw)

Sumber : Detik News